undang undang csr 2016. 100120050 . undang undang csr 2016

Politisi PKB itu juga mendorong adanya undang-undang CSR untuk mendorong wirausaha pesantren. Academic year: 2016. 9 9 masyarakat, corporate social responsibility dapat diperjanjikan secara tertulis selama terpenuhiya pasal 1320 kitab undang hukum perdata, sepakat, cakap, obyek tertentu. Pemilihan. 02 Februari 2021 12406 kali 46663 kali. Berikut beberapa Aturan Hukum Corporate Social Responsibility Yang Berlaku Indonesia. 5 Tahun 2014, UU No. Undang-undang (UU) No. CSR Dalam Perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas Hadirin sidang senat terbuka yang saya hormati Pada tanggal 16 Agustus 2007, undang-undang tentang perseroan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan. Berikut beberapa Aturan Hukum Corporate Social Responsibility Yang Berlaku Indonesia. Kita bisa melihat sendiri bahwa CSR itu diperuntukkan untuk lingkungan sekitar. 217, TLN No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANNG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA). v MOTTO. com! 1. 633 -2- Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 3. Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun. Kewajiban TJSL bagi koperasi dan perbankan secara prinsip dapat kita lihat berdasarkan jenis entitasnya. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. TENTANG DATABASE PERATURAN. ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perspektif hukum islam (studi terhadap kasus. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan disahkan Presiden. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Jumat, 03 April 2020. ng Rapat Komisi VIII Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang CSR diterbitkan dengan mendirikan Lembaga Bapak Angkat Industri Kecil pada tahun 1997. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1997. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. PDF. ”Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum”. op. com - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin (15/2/2021) mengatakan ia bisa meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi UU ITE, apabila implementasinya dirasa tidak adil. di Lihat 6034 kali . Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. 2016, No. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggungjawab sosial,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai CSR hanya terdapat dalam Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tepatnya pada Pasal 74. Rehabilitasi Alam. Dasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. Peraturan: 4: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 24 Maret 2016:. undang-undang, 11 tahun 2016. Daftar Isi. Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa pada saat ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. 4. Badan /. 03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043); MEMUTUSKAN : Menetapkan :Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Besaran jumlah anggaran csr juga tergantung dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini PT Indonesia Power merupakan salahSebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 Nomor 3, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). 5305, LL SETNEG : 4 HLM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK. sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Corpoerate Sosial Responbility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu kewajiban, tetapi kita belum tahu apakah ada keterbukaan di setiap perusahaan. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. Ulasan : Jerat Pidana Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Majalah Hukum Forum Akademika No. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan. 1, LN. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. ” -6-CSR 2016 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. CSR berhubungan erat dengan pembangu-nan berkelanjutan atau sustainable development, se-hingga perusahaan dalam melaksanakan segala akti-vitas. subjek pilihan. Sdri. Mengacu pada Pasal 74 UU PT, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang. 10 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kementerian Sekretariat Negara: No. Nomor Per - 03/Mbu/12/2016. diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat mandatory, dimana hanya perusahaan yang Go Public yang menerapkannya. 24. Jadi, secara resmi,. tax tools. IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2016 Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. 1. Hukum Perusahaan di Indonesia. (CSR). 2016. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Gempolkrep Mojokerto) Keywords : CSR, Legal responsibility, the welfare of society. (CSR) PUJK. Pedoman Penerapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat; Mengingat : 1. InfoASN. cit, hlm 2 9 Ibid. 2, NOVEMBER 2016: 105-118 106. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. DAsar Hukum CSR 1. d. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 10 Bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 19 45, sbb : “Setiap orang berhak at as penga kuan, ja minan, perlindungan, dan kepastianTanggal 4 April 2016, Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Intruksi Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh Syamsuddin Radjab . CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. pada tahun 2016 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya menjadi 3,24 (Ycharts, 2018). 3. Perseroan Terbatas, atau dapat disebut sebagai Perseroan, merupakan badan hukum yang. Keterlibatan Langsung. 2014/No. sus-. Abstrak Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. Kepala Daerah. “CSR salah didefinisikan di Indonesia,” tegas Jalal. 8, LN 2016/NO. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. UUD Nomor 7 2016. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. Telset. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. KOMPAS. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5835, LL SETNEG : 32 HLM. T. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Kata-Kata Kunci: Corporate Social Responsiblity,. 240, TLN No. 100120050 . Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. Untung, Hendrik. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG) The role of management in managing corporate disclosure related to CSR. Hal ini merupakan salah satu dari representasi dari kegiatan CSR sebuah perusahaan. Tujuan CSR. 2016/NO. (Muhammad Sadi Is, 2016) : 1) Perseroan terbatas harus memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum yang. Istilah Corporate Social Responsibility merupakan wujud. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. 4 H. Saat ini, pelaksanaan program CSR oleh perusahaan memang belum ada aturan yang jelas, beberapa teman yang di perusahaan seringkali menanyakan aturan CSR itu dimana,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan di sector industri rokok yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2019. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 3. Social Responsibility) dalam. Corporate Social Responsibility ("CSR") mempunyai arti dalam kalimat Bahasa Indonesia ialah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Oleh karena itu kita akan membentuk. Dari konsep CSR berdasarkan ke dua undang-undang tersebut di atas, belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. Mengingat: 1. (PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG. Pro. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN. tentang Keselamatan Kerja. Meski. Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan meningkatkan dukungan masyarakat pada kehadiran perusahaan (Jayastini dan Wirajaya, 2016). 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, undang-undang nomor 13 tahun 2017 tentang Paten, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. id – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena dituding mengandung pasal karet. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 7. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan. bahwa untuk menjamin pengakuan. Undang-undang (UU) NO. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e, salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 1. Pengertian CSR. Pelaksanaan CSR di Kota Tanjungbalai tahun 2017 dilaksanakan oleh pihak perbankan yakni oleh PT. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sus. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2012 No. Undang-Undang tersebut menyebutkanng Rapat Komisi VIII Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.